KOTA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG SEBAGAI HALAMAN DEPAN PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA
Puthut Samyahardja
Last modified: 2017-08-27
Abstract
Kawasan perbatasan antarnegara sudah diarahkan menjadi halaman depan Negara Indonesia yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Peraturan Presiden tentang kawasan perbatasan mengamanatkan dibentuknya beberapa Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan kawasan perbatasan antarnegara. Karena Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang merupakan permukiman kota yang berada langsung di batas antarnegara dengan persoalan utama berupa disparitas sosial-ekonomi dan persoalan kemiskinan, maka perlu ada penanganan percepatan pembangunan yang cerdas, strategis dan khusus. Sampai saat ini belum ada kota perbatasan yang memenuhi kriteria Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang sehingga diperlukan suatu penelaahan mengenai pembentukan kota baru dalam hal perencanaan, perancangan, penguasaan lahan, pemanfaatan lahan, pembangunan sarana dan prasarana utama serta penciptaan kegiatan yang dapat membentuk suatu kota yang hidup dan berkembang secara sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan wilayah. Pendekatan perancangan kota kota baru (new town urban design) diperlukan untuk penelaahan pembentukan Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang yang kental dengan batasan keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Proses pengerucutan rancang kota dilakukan dengan metoda sintesis terfokus dari pendapat para ahli rancang kota dengan kasus Rancang Kota Baru Pusat Pelayanan Pintu Gerbang di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sintesis terfokus yang dilakukan megungkapkan adanya keperluan suatu lembaga pembangun kawasan perkotaan yang khusus untuk membangun kota baru yang berada pada pemerintahan pusat dengan otoritas membangun kawasan perkotaan yang mencakup pembentukan dan penyediaan struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka hijau, tata kualitas lingkungan, dan sistem prasarana dan utilitas lingkungan.
Keywords
kawasan perbatasan antarnegara, Kota Pusat Pelayanan Pintu Gerbang, rancang kota, kota baru
References
Zulkaedi D. (2003). Kemampuan Perancangan Kota Dalam Pemecahan Persoalan Kota, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 14 no.3, hal 1:1-20,
Lang J. (2005). Urban Design: A Typology of Procedures and Products, Elsevier Architectural Pres p: 3,
Fluri P H. (2007). Mengapa Negara-Negara Demokratis Membentuk Badan Manajemen Perbatasan-Kebutuhan akan Penjaga Perbatasan yang Terlatih Secara Khusus dan Profesional, dalam: Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara-Negara Transisi Demokrasi, Editor Aditya Batara G Beni Sukadis, DCAF & LESPERSSI.
Steino N. (2013). Vision, Plan And Reality– Urban Design Between Conceptualization And Realization, PhD thesis, Aarhus School of Architecture, DenmarK
Siswoyo S. (2009), Model Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi Lore-Poso, TERAS/IX/1/Desember 2009
Junaidi. (2014). Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perkotaan dalam Konteks Perencanaan Kawasan Transmigrasi Berdasarkan Stadia Perkembangan Permukiman serta Keterkaitan Antarkawasan, Workshop Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Mendukung Penyusunan Permen Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Jakarta, 16 Desember 2014
Batudoka Z. (2005). Kota Baru Dan Aspek Permukiman Mendepan, Jurnal SMARTek, Vol. 3, No. 1, Pebruari 2005 : 27-36
Sujarto D. (1993). Perkembangan Kota Baru. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. no 3, September 1993
Wu CT. (2001), Cross-Border Development in a changeng World: Redefining Regional Development Policies, In Edgington, David W, et.al (eds) New Regional Development Padarigms, Vol 2, 2001, p.21-36, London Greenwood Press.
Effendi J, Sri K A., Sudirman S. (2012). Opsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Kabupaten Belu (RI) dan Timor Leste,
Seminar Nasional Sain dan Teknik 2012 (SAINSTEK 2012), Kupang, 13 November 2012.