ANALISA SPASIAL KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gusti Hardiansyah Machmud; Dwi Yoga Pranoto; Fahrizah Fahrizah; Farah Diba; Hendarto Hendarto; Feira B Arief; Marius Marcellus; Adi Yani; Andi Suryadi; Wahyu Indraningsih; Huda Achsani; Darea Darea

Open Conference Systems - Universitas Tanjungpura, Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2017

Gusti Hardiansyah Machmud, Dwi Yoga Pranoto, Fahrizah Fahrizah, Farah Diba, Hendarto Hendarto, Feira B Arief, Marius Marcellus, Adi Yani, Andi Suryadi, Wahyu Indraningsih, Huda Achsani, Darea Darea

Last modified: 2017-08-19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas KHG dan penetapan fungsi ekosistem gambut beserta pengelolaannya di Kalimantan Barat. Penelitian dilaksanakan di empat belas kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi pengumpulan data dan informasi, pemantapan peta dan analisis fungsi ekosistem gambut. Analisis fungsi dilakukan dengan mengintegrasikan (overlay) berbagai peta-peta tematik yang dibutuhkan dalam penentuan areal fungsi ekosistem gambut. Hasil penelitian luas KHG di Kalimantan Barat sebesar 2.832.128 Ha yang terbagi menjadi 124 KHG dengan luas yang bervariasi pada tiap kabupaten/kota. Dalam satu KHG, pada umumnya terdapat Kawasan Lindung Kubah Gambut (KLG) dan Kawasan Budidaya Gambut (KBG), walaupun tidak semua KHG memiliki keduanya. KLG terletak di bagian puncak kubah gambut dan sekitarnya, yang luasannya sekitar 40% dari total luas KHG.

Keywords

analisa spasial, fungsi ekosistem gambut, Kawasan hidrologis gambut

References

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. Model Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Barat– Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Suriadikarta, D. A. et. al. (Penyunting). 2006. Karakteristik Dan Pengelolaan Lahan Rawa. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. departemen Pertanian. Bogor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059).

Full Text: PDF