Last modified: 2018-06-19
Abstract
Perbedaan karakteristik permukiman kumuh di Kota Tangerang Selatan dengan luas 147,19 Km2, jumlah penduduk 1.605.370 jiwa, laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,73% /tahun. (BPS.2016) yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam perumusan strategi dan program penatan kawasan kumuh, dengan kepadatan bangunan yang sangat tinggi mencapai 100 unit/ ha, jarak antar bangunan hampir tidak ada dan memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang kurang dari 30 %. Kondisi ini menunjukkan buruknya kualitas permukiman sehingga membutuhkan suatu konsep penanganan untuk peremajaan kawasan. Kondisi pertambahan penduduknya yang semakin meningkat dan padat, menyebabkan kebutuhan untuk tempat tinggal yang layak dan sehat dengan harga terjangkau juga meningkat. Penanganan kawasan kumuh tidak terlepas dari peran instansi terkait, lembaga masyarakat dan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Permasalahan penyediaan lahan terbatas dan harga semakin tinggi, masalah perizinan, kondisi Prasarana dan Saran Umum (PSU) yang tidak teratur , kondisi perumahan yang tidak layak huni serta pendirian bangunan pada status tanah yang tidak legal, menyebabkan perkembangan permukiman kumuh tidak terkendali. (Zulfi Syarif Kota.2011.65).
Tujuan memetakan keterkaitan perencanaan alokasi ruang terhadap pengendalian permukiman kumuh secara sporadis, dengan didukung kerangka kebijakan, pengaturan, program dan rencana strategis . Metode penelitian secara deskriptif. Analisis kualitatif melalui pendekatan yuridis empirik atau sociolegal, yaitu kajian peraturan dan kebijakan, yang berhubungan dengan strategi penanganan kawasan kumuh dalam mendukung program pemerintah, melalui ketegasan penertiban bangunan liar, pengaturan pola dan alokasi ruang,penertiban perizinan, sehingga lokasi kumuh tidak berkembangan kearah yang lebih masiv atau tidak terkendali.
Keywords
References
Bonnie L. Yegidis. Weinbach. Robert Myers. Laura. 2008. Research Methods for Social Workers. Seventh Edition. Allyn & Bacon. USA.
Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. 2016.
Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 2016. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP). Laporan akhir.
Dewi Larasati ZR, Noveryna Dwika Reztrie, Dindha Nirmalasari,2017. Tantangan dan Potensi Penerapan Konsep “Nearly Zero Energy Building” pada Pembangunan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Proceeding Seminar Nasional Infrastruktur Permukiman Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman dalam MendukungPembangunan Kota Hijau. 30 November 2017.ISBN 978-602-5489-04-4. Hal.10. Puskim. Bandung.
Dewantara Purnomo Yogi. Febrian Samopa. 2017. Perencanaan Strategis Sistem InformasiTeknologi Informasi di Balai Riset dan Standarisasi Industri Surabaya. Jurnal Teknologi Proses dan Inovasi Industri. E.ISSN 2503-1236.Vol2.No.2 November 2017. Hal 39-45.KementerianPerindustrian. Surabaya.
Erwin , Firmansyah. 2016 Konsep Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Pusat Kota Bandung (Kelurahan Nyengseret). Skripsi .November 2016. Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Bandung.
Harahap Rumllia, Kemala Jeumpa. 2017. Pengendalian Banjir Akibat Curah Hujan di Permukiman Kumuh Kota Medan. Proceeding Seminar Nasional Infrastruktur Permukiman Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman dalam Mendukung Pembangunan Kota Hijau. 30 November 2017.ISBN 978-602-5489-04-4. Hal 124-132.
Malau, Waston.2013.Dampak Urbanisasi terhadap Permukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol.5.No.2 Desember 2013,hal :39-49. Jakarta.
Nusyahbani, Raisya dan Bitta Pigawati.2015. Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota ( Studi Kasus: Kampung Gedekan Semarang ). Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.4 No.2 November 2015. Hal:267-281 .Undip.Semarang .
Puslitbang Perumahan dan Permukiman.Kem.PUPR. Pengkajian Sistem Pembiayaan Perumahan Bagi MBR. 2016. Laporan Akhir. Bandung.
Suparto.2014. Evaluasi Permukiman dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan di Kelurahan Kalibanteng Kidul Kota Semarang. Majalah Ilmiah Pawiyatan. Vo.21.No.1 Maret 2014 Hal.32-42.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research and Development.Cetakan ke 21. Alfabeta.Bandung.
Wulan Rian. Rani Widyahantari. Heni Suhaeni. Puthut Samyahardja.Wahyu Yodhakersa. 2015. Pengkajian Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman Berdasarkan Daya Dukung. Jurnal Permukiman. V0.10.November 2015. Pusat Litbang Permukiman Kementerian PU-PR. Bandung.
Zanuardi Arvian, Reinita Afif Aulia, Andri Hakim. 2017.Model Identifikasi Karakteristik Permasalahan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan .Studi Kasus Permukiman Lette dan Pampang Kota Makasar. Proceeding Seminar Nasional Infrastruktur Permukiman Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman dalam Mendukung Pembangunan Kota Hijau. 30 November 2017.ISBN 978-602-5489-04-4. Hal.10 . Bandung.
Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang– Undang No.1 Tahun2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman. Biro Hukum dan Kepegawaian. Kementerian Perumahan Rakyat.Jakarta.
Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun.
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Astuti Budhi. Cakradiharja.2017. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Makalahhttps:/astuti budhi/scholar.unand.ac. Diakses tanggal 2April 2018.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019”, [Online]. Available: http://pu.go.id/uploads/Materi-Rakortek-PenyediaanPerumahan-TA-2015/Ditjen.%20Pembiayaan%20Perumahan.pdf [Accessed 4 April 2018]. (Web Page)